Bencana dan Risiko Bencana suatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, untuk itu perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk dapat mengurangi risiko bencana mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsigaan, peringatan dan perencenaan yang baik untuk menghadapi ancaman yang ada di sekitar kita, di dalam siklus penanggulangan bencana hal ini dinamakan dengan manajemen risiko.
Manajemen risiko dilakukan jauh sebelum bencana terjadi, salah satunya adalah penguatan kapasitas dengan pengetahuan dan pendidikan baik di masyarakat ataupun di sekolah.
Pendidikan bencana menjadi penting diaplikasikan ke dalam pendidikan sekolah,baik melalui kurikulum, muatan lokal ataupun pengintegrasian ke dalam pelajaran sekolah.
Berbagai bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia telah memberikan dampak negatif besar terhadap sektor perekonomian, sosial, dan pendidikan. Nilai ekonomis dari kerusakan fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh bencana juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Keadaan ini tidak dapat dihindari, mengingat topografi kepulauan Indonesia yang terbentuk dari titik-titik pertemuan lempeng bumi.
Di bagian barat, lempeng Eurasia bertumbukan langsung dengan lempeng Indo-Australia, dan di bagian timur pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Filipina, Pasifik dan Australia. Sedikitnya ada 23 provinsi yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap gempa bumi di Indonesia.
Hal ini berarti akan berdampak pada lebih dari 130.000 bangunan sekolah yang berpotensi terhantam gempa bumi dan juga mengancam siswa sekolah beserta seluruh fasilitasnya, seperti peristiwa gempa bumi di Padang yang telah menghancurkan sekolah dan banyak siswa sekolah yang menjadi korban dalam bencana tersebut.
Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu menyeluruh dan sistematis. Agar penanggulangan yang dilakukan tidak tumpang tindih dan dalam rangka membangun bangsa yang tangguh terhadap bencana, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 35 dan 36, mengamanatkan agar upaya penanggulangan bencana di setiap daerah melalui perencanaan penanggulangan bencana yang baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan penanggulangan bencana, sekolah memegang peranan penting, termasuk dalam memberikan pendidikan pengurangan risiko bencana pada masyarakat.
Kebutuhan pendidikan pengurangan risiko bencana telah diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) dalam pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari aspek ekonomi".
Berkaitan dengan hal tersebut perlu diupayakan membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi yang diwujudkan dalam bentuk Sekolah Siaga Bencana.
Maka pada Bulan Maret 2016, Direktorat PPKLK Kemdikbud telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana, di Yogyakarta yang dihadiri oleh unsur lembaga penjamin mutu pendidikan, unsur dinas pendidikan provinsi, tim satgas bencana Direktorat PPKLK, unsur organisasi mitra sekolah aman, dan unsur sekolah luar biasa.
Adapun materi bimtek ini diantaranya adalah
1. Peta Bencana Nasional
2. Roadmap Sekolah Aman
3. Konsep Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana
4. Pengenalan terhadap Bencana Banjir dan Penyelamatannya
5. Konsep Sekolah Madrasah Aman Bencana
6. Pengenalan terhadap Bencana Tanah Longsor dan Penyelamatannya
7. Pengenalan terhadap Bencana Gunung Meletus dan Penyelamatannya
8. Pengenalan terhadap Bencana Gempa dan Penyelamatannya
9. Pengenalan terhadap Bencana Tsunami dan Penyelamatannya
10. Berbagi Praktek Baik Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana.
Ruang lingkup penyelenggaraan diantaranya:
1. Sekolah aman, baik aman dari bencana maupun aman dari segala tindak kekerasan;
2. Tim penanggulangan bencana tingkat nasional maupun provinsi yang siap diterjunkan ke lokasi bencana;
3. Sistem kerja yang tertata, terstruktur dan jelas dalam pengaturan kewenangannya.
Dampak dari kegiatan ini yaitu:
1. peserta memahami trend bencana 2002-2015, peta sebaran kejadian/ risiko/ kerentanan/ kapasitas dan kajian risiko bencana 2015 di Indonesia;
2. Peserta memahami konsep sekretariat bersama sekolah ramah anak, aman, anti kekerasan, bencana dan inklusif;
3. Peserta memahami konsep sekolah bersama sekolah ramah anak, aman, anti kekerasan, bencana dan inklusif;
4. Peserta memahami jenis-jenis bencana dan cara penyelamatannya.
Para panelis dalam bimtek kali ini adalah Ir. Sri Renani Pantjastuti M.PA (Direktur Pembinaan PKLK), Dr. Praptono, M.Ed (Kasubdit Program dan Evaluasi Dit PPKLK), Ridwan Yunus (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Mara Hardjoko (UNICEF), Yanti Sriyulianti (Perkumpulan Kerlip), Tri Indrawan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta),Yusra Tebe (Plan International), Dr. Ir. Amin Widodo (Pusat Studi Kebumian Bencana dan Perubahan Iklim Institut Teknologi Surabaya), Eko Teguh Paripurno (Pusat Studi Bencana UPN Veteran Yogyakarta), Avianto Amri (Macquarie University Australia), Wahyu Novyan (Aksi Cepat Tanggap).***
Manajemen risiko dilakukan jauh sebelum bencana terjadi, salah satunya adalah penguatan kapasitas dengan pengetahuan dan pendidikan baik di masyarakat ataupun di sekolah.
Pendidikan bencana menjadi penting diaplikasikan ke dalam pendidikan sekolah,baik melalui kurikulum, muatan lokal ataupun pengintegrasian ke dalam pelajaran sekolah.
Berbagai bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia telah memberikan dampak negatif besar terhadap sektor perekonomian, sosial, dan pendidikan. Nilai ekonomis dari kerusakan fasilitas pendidikan yang disebabkan oleh bencana juga menimbulkan kerugian yang sangat signifikan. Keadaan ini tidak dapat dihindari, mengingat topografi kepulauan Indonesia yang terbentuk dari titik-titik pertemuan lempeng bumi.
Di bagian barat, lempeng Eurasia bertumbukan langsung dengan lempeng Indo-Australia, dan di bagian timur pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng Filipina, Pasifik dan Australia. Sedikitnya ada 23 provinsi yang masuk dalam kategori risiko tinggi terhadap gempa bumi di Indonesia.
Hal ini berarti akan berdampak pada lebih dari 130.000 bangunan sekolah yang berpotensi terhantam gempa bumi dan juga mengancam siswa sekolah beserta seluruh fasilitasnya, seperti peristiwa gempa bumi di Padang yang telah menghancurkan sekolah dan banyak siswa sekolah yang menjadi korban dalam bencana tersebut.
Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu menyeluruh dan sistematis. Agar penanggulangan yang dilakukan tidak tumpang tindih dan dalam rangka membangun bangsa yang tangguh terhadap bencana, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 35 dan 36, mengamanatkan agar upaya penanggulangan bencana di setiap daerah melalui perencanaan penanggulangan bencana yang baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan penanggulangan bencana, sekolah memegang peranan penting, termasuk dalam memberikan pendidikan pengurangan risiko bencana pada masyarakat.
Kebutuhan pendidikan pengurangan risiko bencana telah diakomodasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional) dalam pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari aspek ekonomi".
Berkaitan dengan hal tersebut perlu diupayakan membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi yang diwujudkan dalam bentuk Sekolah Siaga Bencana.
Maka pada Bulan Maret 2016, Direktorat PPKLK Kemdikbud telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana, di Yogyakarta yang dihadiri oleh unsur lembaga penjamin mutu pendidikan, unsur dinas pendidikan provinsi, tim satgas bencana Direktorat PPKLK, unsur organisasi mitra sekolah aman, dan unsur sekolah luar biasa.
Adapun materi bimtek ini diantaranya adalah
1. Peta Bencana Nasional
2. Roadmap Sekolah Aman
3. Konsep Sekretariat Bersama Penanggulangan Bencana
4. Pengenalan terhadap Bencana Banjir dan Penyelamatannya
5. Konsep Sekolah Madrasah Aman Bencana
6. Pengenalan terhadap Bencana Tanah Longsor dan Penyelamatannya
7. Pengenalan terhadap Bencana Gunung Meletus dan Penyelamatannya
8. Pengenalan terhadap Bencana Gempa dan Penyelamatannya
9. Pengenalan terhadap Bencana Tsunami dan Penyelamatannya
10. Berbagi Praktek Baik Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana.
Ruang lingkup penyelenggaraan diantaranya:
1. Sekolah aman, baik aman dari bencana maupun aman dari segala tindak kekerasan;
2. Tim penanggulangan bencana tingkat nasional maupun provinsi yang siap diterjunkan ke lokasi bencana;
3. Sistem kerja yang tertata, terstruktur dan jelas dalam pengaturan kewenangannya.
Dampak dari kegiatan ini yaitu:
1. peserta memahami trend bencana 2002-2015, peta sebaran kejadian/ risiko/ kerentanan/ kapasitas dan kajian risiko bencana 2015 di Indonesia;
2. Peserta memahami konsep sekretariat bersama sekolah ramah anak, aman, anti kekerasan, bencana dan inklusif;
3. Peserta memahami konsep sekolah bersama sekolah ramah anak, aman, anti kekerasan, bencana dan inklusif;
4. Peserta memahami jenis-jenis bencana dan cara penyelamatannya.
Para panelis dalam bimtek kali ini adalah Ir. Sri Renani Pantjastuti M.PA (Direktur Pembinaan PKLK), Dr. Praptono, M.Ed (Kasubdit Program dan Evaluasi Dit PPKLK), Ridwan Yunus (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Mara Hardjoko (UNICEF), Yanti Sriyulianti (Perkumpulan Kerlip), Tri Indrawan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta),Yusra Tebe (Plan International), Dr. Ir. Amin Widodo (Pusat Studi Kebumian Bencana dan Perubahan Iklim Institut Teknologi Surabaya), Eko Teguh Paripurno (Pusat Studi Bencana UPN Veteran Yogyakarta), Avianto Amri (Macquarie University Australia), Wahyu Novyan (Aksi Cepat Tanggap).***